Bawaslu Pati Ikuti Literasi Pojok Pengawasan, Perkuat Benteng Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja
|
Pati - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh Bawaslu di 35 kabupaten dan kota segera membentuk posko aduan kekerasan seksual. Langkah konkret ini menyusul rampungnya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah, Nur Kholiq, menilai keberadaan struktur organisasi saja tidak cukup. Ia meminta posko tersebut segera diwujudkan, dipublikasikan secara daring, dan dilengkapi tata cara penanganan yang jelas agar mudah diakses jajaran internal maupun masyarakat.
"Kami berharap setiap Bawaslu Kabupaten/Kota segera membentuk posko anti kekerasan seksual," ujar Nur Kholiq dalam diskusi daring Literasi Pojok Pengawasan Volume 24 bertema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Senin (9/11).
Selain posko, Nur Kholiq mendorong pokja di tingkat daerah gencar mengampanyekan ruang kerja aman melalui produk kreatif seperti siniar (podcast), infografis, hingga film edukasi, serta berkolaborasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak.
Integritas Internal dan Ancaman Relasi Kuasa
Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menegaskan bahwa integritas pengawas pemilu dalam mengawal demokrasi harus dimulai dari kebersihan internal organisasi. Ia mewanti-wanti jajaran pimpinan agar tidak menyalahgunakan wewenang dan menjaga batas perilaku terhadap bawahan.
Amin mengingatkan bahwa kekerasan seksual tidak melulu berwujud fisik. Candaan bernada melecehkan secara verbal maupun pesan tidak pantas di aplikasi percakapan masuk dalam kategori pelanggaran serius.
"Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk saling melindungi, terutama pimpinan kepada bawahannya. Jangan sampai ada perilaku yang tanpa disadari justru masuk dalam kategori kekerasan seksual," kata Amin.
Senada, Ketua Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas UIN Walisongo Semarang, Kurnia Muhajarah, menyoroti tingginya hambatan korban untuk melapor akibat ketimpangan relasi kuasa. Menurutnya, banyak korban memilih bungkam karena takut dikucilkan, kariernya terhambat, hingga ancaman mutasi jabatan.
"Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya perilaku melecehkan yang dinormalisasi sebagai candaan atau kebiasaan," ujar Kurnia dalam forum yang turut diikuti jajaran Bawaslu daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten Pati, via Zoom dan YouTube tersebut.
Dalam diskusi yang juga menghadirkan Tenaga Ahli Bawaslu RI Apriyanti Marwah dan dimoderatori Kabag Pengawasan Bawaslu Jateng Herusse Yulanda itu, peserta turut membedah potensi pelecehan di ruang digital serta kerentanan laki-laki yang juga bisa menjadi korban.
Menutup forum, Bawaslu Jateng menekankan perlunya kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna memastikan kerahasiaan identitas serta pemulihan psikologis pelapor terjamin sepenuhnya.