Bawaslu Pati Sampaikan Laporan Penguatan Kelembagaan ke Bawaslu RI
|
Jakarta - Bawaslu Kabupaten Pati bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan kepada Bawaslu Republik Indonesia, Rabu (19/11/2025), di Kantor Bawaslu RI, Jakarta.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin. Dalam sambutannya, Amin menyampaikan bahwa kegiatan penguatan kelembagaan di wilayahnya telah dilaksanakan secara masif sepanjang 2025 melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI.
“Bawaslu Jawa Tengah telah melaksanakan penguatan kelembagaan dua kali di tingkat provinsi dan 2–3 kali di tingkat kabupaten/kota. Total ada 45 kegiatan yang telah kami selesaikan, terakhir di Boyolali dan Sukoharjo,” ujar Amin.
Menurutnya, seluruh kegiatan mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi II DPR RI di daerah pemilihan masing-masing. Meski dilaksanakan secara tidak serentak dan dalam waktu terbatas, Amin menyebut pelaksanaannya berjalan baik serta melibatkan mitra kerja dan elemen masyarakat sipil.
Amin menjelaskan, kegiatan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan kelembagaan, mulai dari sumber daya manusia, manajemen organisasi, pencegahan dan pengawasan, hingga pendidikan pengawasan partisipatif.
“Masukan dari Komisi II dan para mitra juga sudah kami sampaikan dalam laporan, termasuk kebutuhan penambahan kegiatan dan peningkatan jumlah peserta minimal 150 orang pada tahun anggaran 2026,” katanya.
Amin menambahkan bahwa tidak ada kendala signifikan selama pelaksanaan kegiatan, meski durasi pelaksanaan cukup terbatas. “Masukan dari masyarakat menunjukkan bahwa lembaga kita semakin kuat,” ujarnya.
Ketua Bawaslu RI Tekankan Efisiensi Anggaran 2026
Ketua Bawaslu RI, Rachmad Bagja, yang memberikan arahan dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 akan diwarnai keterbatasan pagu anggaran.
“Mohon bersiap untuk mengencangkan ikat pinggang. Tahun 2026 anggaran sangat mepet. Namun tahun 2027 akan lebih longgar karena sudah memasuki tahapan pemilu,” kata Bagja.
Meski demikian, Bagja memastikan bahwa Bawaslu RI tetap mempertahankan program penguatan kelembagaan, namun sebagian mekanisme pelaksanaannya akan diserahkan kepada Bawaslu provinsi masing-masing.
Bagja juga meminta jajaran daerah untuk kembali memetakan dan memperkuat kemitraan kelembagaan yang telah dibangun selama ini, terutama yang berkaitan dengan fungsi Komisi II DPR RI.
“Mari kita kuatkan kembali program sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui Bawaslu Go to School di tahun 2026. Kita sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan,” ujarnya.
Bagja turut menyinggung pentingnya optimalisasi hibah non-tahapan bagi Bawaslu kabupaten/kota yang sudah mendapat alokasi, seperti di Karanganyar dan Kota Semarang.
“Kami memahami kondisi anggaran hari ini. Jika harus bekerja sama atau ‘dicantolkan’ ke instansi lain, itu tidak masalah,” tambahnya.
Agenda Bawaslu RI dalam Waktu Dekat
Sebelum menutup arahannya, Bagja mengingatkan sejumlah agenda nasional Bawaslu yang akan digelar dalam waktu dekat, termasuk Konsolidasi Nasional (Konsolnas) pada 5–10 Desember 2025 serta Gakkumdu Award setelahnya.
“Terima kasih kepada seluruh rombongan dari Jawa Tengah. Kita bertemu kembali di Konsolnas. Sehat selalu dan hati-hati dalam perjalanan pulang,” tutup Bagja.
