Bawaslu RI Resmi Luncurkan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di 13 Provinsi

Pati - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang akan dilaksanakan di 13 provinsi di Indonesia. Peluncuran atau kick off program ini digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Senin malam (7/7/2025).

Provinsi yang menjadi lokasi pelaksanaan P2P tahun ini mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan bahwa program P2P merupakan bagian penting dari strategi Bawaslu untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Ia menekankan bahwa masa non tahapan Pemilu merupakan saat yang tepat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemilu yang adil dan berkualitas.

“Masa non tahapan adalah waktu kita menanamkan kesadaran tentang pentingnya Pemilu. Ini adalah masa menyemai dan menyiram nilai-nilai demokrasi, agar ketika Pemilu berlangsung, masyarakat siap dan merasa memiliki proses tersebut,” ujar Lolly.

Fokus dan Tujuan Program P2P 2025

Mengangkat tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, program P2P tahun 2025 memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain:

1. Mendirikan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.

2. Menumbuhkan dan memperkuat kader-kader pengawas partisipatif di tingkat lokal.

3. Mendorong terbentuknya komunitas atau organisasi yang berkontribusi dalam pengawasan partisipatif.

4. Meningkatkan efektivitas dan kapasitas para pengawas partisipatif.

Kegiatan P2P ini akan dilaksanakan secara bertahap di 12 provinsi lainnya setelah Medan. Bawaslu menargetkan ribuan peserta akan terlibat dalam program ini dan menjadi ujung tombak pengawasan di tingkat akar rumput.

Melalui program ini, Bawaslu berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara penyelenggara, peserta Pemilu, dan masyarakat luas untuk membangun demokrasi yang sehat, jujur, dan inklusif di seluruh Indonesia.