Ketua Bawaslu Tekankan Pentingnya Reformasi Regulasi Pemilu dan Pilkada

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengajak jajaran Bawaslu daerah untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi undang-undang pemilihan. Menurutnya, sejumlah aturan yang berlaku saat ini masih menyisakan keterbatasan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

“Evaluasi perlu diadakan untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum,” ujar Bagja saat menjadi narasumber dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang digelar Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara daring, Selasa (4/3/2025).

Bagja mencontohkan persoalan yang muncul pada Pemilu 2024, khususnya dalam proses pencalonan. Beberapa di antaranya terkait syarat mantan narapidana, keabsahan ijazah, kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga administrasi kependudukan yang kerap menjadi sengketa di persidangan.

“Pada pemilihan kemarin, ada beberapa PSU yang terjadi karena masalah pencalonan. Misalnya PSU di seluruh TPS Papua akibat surat keterangan domisili yang bermasalah. Saat diperiksa di Mahkamah Konstitusi, dokumen itu tidak bisa dibuktikan,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bagja menekankan perlunya perbaikan syarat pencalonan agar tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda pada kasus konkret. Untuk itu, ia telah menugaskan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) serta Divisi Hukum Bawaslu untuk menyusun pedoman tata cara pengambilan keputusan terkait penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses.

“Pedoman ini akan dikaitkan dengan kasus-kasus faktual yang terjadi sehingga bisa memberikan arah yang lebih jelas bagi pengawas pemilu dalam mengambil keputusan,” pungkas Bagja.