Literasi Pojok Pengawasan Kupas Tantangan dan Peluang KKN Tematik Pemilu

Pati - Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin bersama kasubag dan staf pengawasan mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 5 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring, Senin (1/9/2025). Forum ini mengusung tema “KKN Tematik dalam Pengawasan Partisipatif: Antara Tantangan, Hambatan, dan Peluang” dengan menekankan keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber di antaranya Anggota Bawaslu Kota Surakarta, Agus Sulistyo; Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, Amir Fudin; serta Anggota Bawaslu Jateng, Nur Kholiq yang memantik sekaligus menyelaraskan diskusi. Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, turut membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya konsolidasi internal.

“Program-program Bawaslu harus tetap berjalan. Saya minta jajaran di daerah terus memperkuat barisan, mengantisipasi segala tantangan, dan menjadikan KKN tematik sebagai peluang strategis dalam pengawasan partisipatif,” ujar Amin.

Nur Kholiq menjelaskan, KKN tematik telah memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari UU No. 7 Tahun 2017 hingga Perbawaslu tentang pengawasan partisipatif. Ia menilai pelibatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Mahasiswa bisa ditarik menjadi kader pengawas partisipatif. Hambatan tentu ada, tetapi peluangnya jauh lebih besar jika dikelola dengan baik,” ucapnya.

Menurut Nur Kholiq, sejumlah praktik baik sudah terlihat, seperti di Brebes yang melibatkan 165 mahasiswa di 15 desa, serta di Surakarta yang bekerja sama dengan IIM untuk mendukung pemantauan pemilu meski tanpa anggaran daerah.

Sementara itu, Agus Sulistyo menegaskan peran strategis mahasiswa dalam KKN tematik. “Lebih dari separuh pemilih berasal dari generasi muda. Mahasiswa sebagai agen perubahan berperan penting sebagai edukator, fasilitator, sekaligus pengawas partisipatif yang menjaga demokrasi tetap pada jalurnya,” jelas Agus.

Amir Fudin turut memaparkan pengalaman di Brebes, di mana mahasiswa berperan aktif meningkatkan kesadaran politik warga melalui diskusi, forum warga, hingga kampanye anti-hoaks dan anti politik uang.

Hasil diskusi menyepakati sejumlah rekomendasi, antara lain penyusunan roadmap KKN tematik sebagai panduan, pentingnya koordinasi dengan dinas terkait sebelum pelaksanaan, serta penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi.

Kegiatan ini menegaskan bahwa KKN tematik tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga sarana memperkuat pengawasan partisipatif. Program ini dipandang sebagai gerakan kolaboratif yang mampu mengikat demokrasi agar berjalan lebih jujur, adil, dan berintegritas.