Pentingnya Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu, Bawaslu Pati ikuti Literasi Pojok Pengawasan Bahas Isu Perempuan dalam Pemilu

PATI, BAWASLU KABUPATEN PATI –  Senin, 29 September 2025 bertempat di Ruang Rapat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  Kabupaten Pati mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan volume 7 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh Seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan ini  merupakan Upaya dalam rangka menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman, pendidikan, dan partisipasi masyarakat di masa non-tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahap pencalonan, regulasi telah mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Meski secara angka terpenuhi, persoalan lain masih muncul, terutama terkait kerentanan perempuan dalam akses data kependudukan maupun proses pencalonan.

Sebagai langkah strategis, Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan Komnas Perempuan melalui penandatanganan MoU pada Juni 2024 lalu. Kerja sama ini diharapkan menjadi payung hukum untuk memperkuat perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. “Payung hukum ini akan memudahkan mitigasi di masa depan, terutama terkait hak akses dan perlindungan perempuan dalam demokrasi” tegas Amin.

Hadir sebagai Narasumber Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani menyampaikan terkait isu-isu strategis Perempuan dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Ariyani menyebut keterlibatan Perempuan bahwa keterpenuhan Perempuan dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan bukan hanya sekedar pemenuhan kuota, melainkan menghadirkan Perspektif Gender dan Inklusif.

Ia juga menyoroti minimnya keterwakilan Perempuan, Dimana dari 2.120 Pengawas di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya terdapat ada 329 Pengawas Perempuan. Dalam akhir diskusi Ariyani menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif berbasis Perempuan Adalah kunci demokrasi yang berkeadilan. Dengan membawa perspektif dari isu Kesehatan, Pendidikan, hingga perlindungan terhadap kekerasan terhadap gender. “ Saya berharap Perempuan harus mampu memperkuat ruang partisipasi public sekaligus menjaga kualitas Demokrasi” tutur Aryani.