Ingatkan Era Digital Terkoneksi Langsung, Kepala Sekretariat Bawaslu Pati Minta Pegawai Taati Aturan
|
Pati - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk mematuhi regulasi dan menjaga etika kedinasan. Di era digital, kinerja hingga perilaku aparatur di daerah disebut terkoneksi dan dipantau langsung oleh pimpinan di tingkat provinsi maupun pusat.
Hal tersebut ditekankan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati, RM. Ahmada Mangkunegara, saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bawaslu Pati, Senin (2/11/2026).
Ahmada menegaskan, kewajiban dan larangan bagi ASN maupun PPPK sudah diatur secara jelas. Oleh karena itu, ketaatan terhadap prosedur kerja menjadi benteng perlindungan terbaik bagi setiap aparatur dalam bertugas.
"Sering saya sampaikan, kalau kita mengikuti aturan, maka aturan yang akan menjaga kita. Sebaliknya, kalau melanggar, aturan tidak akan bisa menjaga kita. Di era digital ini semuanya terkoneksi dan terpantau langsung. Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Jateng di Semarang bisa dengan sangat mudah mengecek kondisi dan orang per orang di Pati," ujar Ahmada di hadapan para kepala subbagian dan staf sekretariat.
Ia menambahkan, pembinaan yang terus-menerus diberikan oleh jajaran struktural semata-mata demi kebaikan karier pegawai itu sendiri. Jika pelanggaran terus dilakukan melewati batas toleransi, pimpinan di daerah pun tidak akan bisa membendung konsekuensi hukum maupun sanksi administratif yang berlaku.
"Yang bisa membantu saudara-saudara semua adalah diri kalian sendiri. Saya sangat bangga kalau ada bawahan saya berkarier cemerlang. Namun, saya juga sedih kalau ada anggota yang tersandung masalah. Tolong hindari hal-hal yang berpotensi melanggar ketentuan," tegasnya.
Selain menekankan disiplin dan etika kerja, Ahmada membeberkan sejumlah agenda penting kelembagaan yang bergulir pekan ini.
Mulai pukul 08.00 WIB pagi ini, Bawaslu Pati mengundang jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati untuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kemitraan publikasi dan informasi. Agenda tersebut dikoordinasikan oleh jajaran Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.
Memasuki bulan November, Ahmada juga menginstruksikan tim pengelola keuangan dan administrasi untuk mengawal ketat serapan anggaran serta merampungkan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.
"Bulan November ini, pertanggungjawaban keuangan dan administrasi saya minta dikawal betul. Jangan sampai ada kendala di akhir tahun," pintanya.
Menutup amanatnya, Ahmada turut mengapresiasi kerja tim yang telah merampungkan tahapan monitoring keterbukaan informasi publik bersama Komisi Informasi (KI) beberapa waktu lalu. Ia pun mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis serta memahami karakter pimpinan agar alur koordinasi kedinasan sehari-hari berjalan lancar tanpa hambatan.
