Bahas Pendidikan Penyelesaian Sengketa Proses, Bawaslu Pati Jajaki Dengan STAI Pati
|
Pati - Audiensi yang berlangsung dalam suasana dialogis ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Supriyanto, SH., MH, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM, Kasubag Penyelesaian Sengketa beserta staf sekretariat. Audiensi diterima langsung oleh Ketua STAI Pati Abd Azil, M.Ag, Wakil Ketua Yusuf Fatono, M.Ag, dan Kapordi Hukum Muntaha Luthfi, MH serta civitas akademika STAI Pati, Selasa (7/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah bertukar gagasan terkait pentingnya pemahaman hukum pemilu, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Bawaslu Kabupaten Pati menegaskan bahwa sengketa pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, agar setiap sengketa dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Bawaslu memandang Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami berharap mahasiswa dapat memahami proses penyelesaian sengketa pemilu secara komprehensif, sehingga penting melibatkan civitas akademik dalam proses penyelesaian sengketa
Sementara itu, pihak STAI Pati menyambut positif audiensi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam program pendidikan dan pelatihan terkait penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini dinilai sejalan dengan peran kampus dalam mencetak generasi yang kritis dan berintegritas.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak juga membahas rencana kegiatan bersama, seperti seminar, kuliah umum, serta pelatihan teknis mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam memahami aspek hukum dan pengawasan pemilu.
Melalui sinergi antara Bawaslu Kabupaten Pati dan STAI Pati, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih luas di masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
