Bawaslu Dukung Langkah BPK Periksa Pengelolaan Belanja Pilkada 2024

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Sinergi BPK dan Bawaslu bukan hanya soal pengawasan keuangan, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berintegritas,” ujar Bagja saat memberikan sambutan dalam Kick Off Meeting Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Menurut Bagja, inisiatif BPK merupakan bentuk sinergi antarlembaga negara yang perlu terus dijaga. Ia memastikan Bawaslu akan mendukung kelancaran proses pemeriksaan, termasuk dalam hal penyediaan data dan akses informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, Bagja mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat satuan kerja di daerah yang belum merampungkan administrasi hibah Pilkada. Ia mendorong agar penyelesaian administrasi dan supervisi dapat segera dilakukan.

“Apalagi di tahun 2025 masih ada lima daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang,” tambahnya.

Ia berharap, proses pemeriksaan ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan Pilkada ke depan.

“Kita harapkan prosesnya bisa predictable, meskipun hasil demokrasi sering kali unpredictable. Semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk masa depan Pilkada kita,” pungkasnya.