GAGEGO Sharing #12: "Agama dan Demokrasi"

Pati- GaGeGoSharing Sharing edisi #12, Bawaslu Kabupaten Pati mengangkat tema “Agama dan Demokrasi“. Selasa (22/12) pukuk 10.00 WIB Bawaslu Kabupaten Pati melakukan siaran langsung di chanel Youtube Bawaslu Kab Pati.

Islam dengan totalitas ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam arti ibadah saja tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis Syariah di bumi ini. Termasuk juga dalam menentukan pemimpinnya dalam konstestasi pemilu dan pilkada kita harus mempunyai kriteria calon pemimpin agar tidak salah dalam menentukan pilihan kita serta tidak menyesal dalam periode pemilu dan pilkada.

Ahmadi, S. Sos, SH, MH., (Ketua dan Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pati), mengatakan bahwa islam sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin Rasulullah dikaruniai empat sifat utama yaitu; Sidiq, amanah, tabligh dan Fathonah. Sidiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Keempat unsur tersebut menjadi acuan dalam menentukan pilihan baik dipemilu maupun pilkada.

Dalam implementasi menjalankan roda pemerintahan model yang digunakan adalah musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian seperti yang telah disebut di atas bahwa musyawarah asalnya dari bahasa Arab yaitu syawara artinya berunding, urun rembuk.

Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan pada dasarnya prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Di Indonesia pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat jika tidak ada jalan keluar atau jika memenuhi jalan buntu dalam perundingan.

Sumber Berita : Humas Bawaslu Pati