Jadi 'Mata dan Telinga' Bawaslu, Anggota Pramuka Pati Diajak Perangi Politik Uang
|
Pati - Setelah resmi dibuka, sebanyak 40 anggota Kwarcab Pramuka Kabupaten Pati langsung dibekali dengan berbagai materi kepemiluan dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Ruang Pragolo Setda Pati, Kamis (18/6/2026). Para kader muda ini dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Bawaslu di lapangan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Pati, Zaenal Abidin, menegaskan bahwa tugas utama para Pramuka ini adalah membantu kinerja pengawasan dengan kepekaan sosial mereka.
"Tugasnya apa? Membantu kami menjadi mata kami, menjadi telinga kami, menjadi tangan kami yang ada di Bawaslu dengan cara melaporkan jika ada pelanggaran," kata Zaenal.
Sebagai langkah konkret terdekat, Zaenal mengajak para peserta untuk langsung melakukan aksi nyata berupa pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara daring, baik untuk diri sendiri maupun keluarga terdekat.
Sementara itu, analogi menarik disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pati, Ayu Dwi Lestari. Ia mengibaratkan pemilu layaknya sebuah pertandingan sepak bola.
"Kalau KPU yang menyediakan lapangan dan seragam, maka wasitnya siapa? Wasitnya adalah Bawaslu, karena tugas dari Bawaslu adalah mengawasi proses penyelenggaraan tahapan pemilu," papar Ayu.
Ayu menambahkan, pengetahuan ini menjadi bekal berharga lantaran pada tahun 2029 nanti, para anggota Pramuka ini tidak hanya sudah memiliki hak pilih, tetapi juga sudah memenuhi syarat usia minimal 21 tahun untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, seperti KPPS maupun Pengawas TPS.
Mematahkan Slogan "Ora Duit, Ora Oblos"
Tantangan di lapangan diprediksi akan semakin kompleks. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Datin Bawaslu Pati, Sigit Pamungkas, mengingatkan bahwa proses belajar sesungguhnya bagi para Pramuka ini adalah saat mereka terjun langsung di masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah budaya politik uang.
"Terkait dengan politik uang, itu menjadi momok sampai saat ini. Ada slogan 'ora duit, ora oblos' (tidak ada uang, tidak mencoblos). Itu terjadi. Mungkin generasi-generasi adik ini bisa nanti ke depannya mencoba untuk mematahkan bahasa tersebut," tutur Sigit.
Senada dengan Sigit, Koordinator Divisi SDM, Organisasi & Diklat Bawaslu Pati, Moh. Priyo Manfaat, mengakui bahwa menyadarkan masyarakat dari jerat politik uang membutuhkan proses dan waktu yang panjang.
Oleh karena itu, Priyo menekankan pentingnya menjaga independensi dan memegang teguh nilai-nilai kepramukaan saat menjalankan peran sebagai kader P2P.
"Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Harus independen, tidak boleh ada kepentingan baik itu dari golongan, partai, ataupun kandidat calon," tegas Priyo. Ia mengingatkan agar apa pun profesi para peserta di masa depan, nilai-nilai kader P2P dan tanggung jawab mengawal demokrasi harus tetap dijaga.
