Tembus Pedalaman Papua hingga Angkringan Jawa, Literasi Pojok Pengawasan Vol. 22 Bedah Trik Awasi Pemilu
|
Pati - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pati bersama jajaran pengawas se-Jawa Tengah membedah strategi pengawasan pemilu berbasis kearifan lokal. Pendekatan kultural dinilai jauh lebih ampuh menjangkau pemilih dibanding sosialisasi formal yang kaku, mulai dari tradisi "Bivak" di pedalaman Papua hingga obrolan santai di angkringan Jawa Tengah.
Diskusi ini mengemuka dalam forum daring Literasi Pojok Pengawasan (LPP) Vol. 22 bertajuk 'Dialektika Jawa–Papua' yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Forum ini menghadirkan Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Papua Selatan Ahmad Muhazir dan Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sragen Sumadi sebagai pemateri.
Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, menegaskan metode pengawasan warga wajib melihat sosiokultural setempat. Ia mencontohkan kultur Jateng yang terbagi dalam wilayah Mataraman, Banyumasan, Pesisiran, hingga komunitas Suku Kalang. Sementara di Papua Selatan, pengawas berhadapan langsung dengan karakteristik adat Marind dan Asmat dari ratusan suku yang ada.
"Forum warga bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan ruang pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi yang menyesuaikan karakter masyarakatnya," tegas Amin saat membuka acara.
Metode Bivak: Jemput Bola ke Kebun dan Tepi Sungai
Dalam paparannya, Ahmad Muhazir membeberkan beratnya medan pengawasan di Papua Selatan. Selain kendala bentang alam dan logistik, bahasa hukum yang terlalu birokratis kerap membuat masyarakat adat enggan melapor karena takut menanggung risiko sosial.
Menyiasati hal itu, Bawaslu Papua Selatan meluncurkan inovasi 'Bivak Bawaslu'. Petugas pengawas turun langsung menyambangi warga ke kebun-kebun, bantaran sungai, dan rumah adat dengan bahasa daerah setempat.
"Kami tidak bisa hanya duduk menunggu warga melapor ke kantor di kota. Pengawas harus hadir langsung di ruang hidup mereka. Tokoh adat dan kepala suku dirangkul sebagai mitra kunci agar warga percaya dan berani menolak politik uang," ujar Muhazir.
Masuk Lewat Angkringan dan Ronda di Jateng
Strategi jemput bola kultural ini sejalan dengan konsep forum warga di Jawa Tengah. Sumadi menjelaskan, pola pengawasan di Jawa Tengah bertumpu pada tradisi musyawarah yang sudah hidup di akar rumput.
Menurut Sumadi, edukasi pemilu paling cair justru tercipta di ruang nonformal seperti warung angkringan, pendopo desa, arisan rukun tetangga, hingga pos ronda malam.
"Pola sosialisasi harus diubah dari ceramah kaku menjadi dialog setara. Lewat obrolan di angkringan atau pos ronda, warga diajak berani mengidentifikasi potensi kecurangan dan menolak politik uang tanpa merusak kerukunan tetangga," kata Sumadi.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng Sosiawan mengingatkan pentingnya konsep creative minority, yakni kelompok penggerak seperti pemuda karang taruna dan tokoh agama lokal. Sosiawan menyebut Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 mewajibkan Pojok Pengawasan berjalan aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar etalase formal saat tahapan pemilu berlangsung.
Bagi Bawaslu Pati, dialektika dua wilayah ini menjadi rujukan konkret untuk mengasah pengawasan partisipatif di wilayahnya. Bawaslu Pati menilai pertukaran taktik lapangan ini memperkuat cara kerja pencegahan pelanggaran agar lebih luwes, dialogis, serta diterima masyarakat pesisir maupun pegunungan Pati.
