DIPA Revisi Keluar Bawaslu Pati Siap Sesuaikan Anggaran 2026

Pati - Bawaslu Kabupaten Pati mengikuti rapat koordinasi pembahasan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2026 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (12/1/2026). Dalam rapat daring ini, Bawaslu Jateng menekankan agar keterbatasan anggaran tak menghalangi kinerja pengawasan.

Rapat yang digelar melalui Zoom ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya DIPA Revisi ke-02 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 2025. Agenda utama pertemuan adalah penyelarasan perencanaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Rofi’uddin, dalam arahannya meminta agar RAB yang telah diturunkan segera disosialisasikan kepada seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota. Jika ada komponen yang dirasa kurang pas, daerah diminta segera berkomunikasi dengan provinsi.

Rofi’uddin mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan anggaran pada tahun 2026. Namun, ia mewanti-wanti agar hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk kendor dalam bekerja.

"Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, seluruh kegiatan tetap harus dikomunikasikan dan dilaksanakan secara optimal. Bawaslu dituntut untuk tetap bergerak dan berinovasi dalam menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat," tegas Rofi’uddin.

Lebih lanjut, Rofi’uddin memberikan arahan teknis terkait pos-pos anggaran tertentu. Ia menjelaskan bahwa anggaran rutin bisa langsung dimanfaatkan sesuai aturan. Namun, untuk anggaran yang bersifat insidental atau belum mendesak seperti pengadaan kendaraan dinas dan uang lembur masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Isu sewa kantor juga menjadi sorotan. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang kantornya masih berstatus sewa, Rofi’uddin mendorong agar komisioner aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Diusahakan ada skema pinjam pakai gedung. Ini bukan semata-mata soal ketersediaan anggaran, tapi juga bagian dari penguatan kelembagaan," imbuhnya.